[Sumber foto: Dokumentasi Radar Jogja]
Yogyakarta sebagai destinasi wisata unggulan terus menarik banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Namun, lonjakan jumlah kunjungan ini diiringi dengan meningkatnya kemacetan yang menjadi tantangan tersendiri bagi sektor pariwisata di kota ini. Terkait persoalan tersebut, Dosen Pariwisata UGM, R. Rucitarahma Ristiawan, S.Par., M.Sc., Ph.D., menyampaikan pandangannya terkait dinamika tersebut.
Dosen yang akrab dipanggil Mas Awang tersebut menceritakan bahwa sepulangnya di Yogyakarta dari menyelesaikan program doktornya di Belanda, bahkan sejak tahun 2010-an sudah merasakan adanya perbedaan kualitas udara di Yogyakarta yang semakin pengap akibat polusi. Ia pun heran dengan kepadatan dan kemacetan di Yogyakarta yang naik signifikan.
Menurutnya Awang, wisata heritage tidak hanya tentang peninggalan masa lampau seperti arca dan koleksi museum, tetapi juga fakta dan cerita apa yang ada di baliknya, relasi kuasa seperti apa yang terjadi, dan representasi relasi kuasa dalam keaadannya sekarang. Wisata heritage sarat akan keluhuran dan preservasi kebudayaan. Akan tetapi, hal tersebut menjadi bertolak belakang apabila melihat apa yang terjadi sekarang. “Secara branding, secara value yang coba disampaikan kepada wisatawan, Jogja itu seperti apa yang biasa kita lihat di sosial media, sebagai area yang luhur, estetik, sublime dan arif. Tetapi pada kenyataannya Jogja itu tidak baik-baik saja. Opresi dan penindasan secara terselubung terkait lahan, politik dinasti yang abusive, klientelis dan nepotis, dan komodifikasi budaya sebagai cara untuk melegitimasi status kuasa beberapa pihak”, ujarnya. Apalagi ketika peak season, kemacetan menjadi salah satu persoalan yang terlihat dari kompleksnya berbagai persoalan yang lebih besar seperti regulasi yang menguntungkan pihak tertentu hingga ketidakjelasan tata kota dan transportasi. Hal tersebut pada akhirnya dapat berdampak terhadap pengalaman berwisata di Yogyakarta. Keuntungan pariwisata hanya dirasakan oleh pihak-pihak di lingkar kekuasaan, dan masyarakat hanya mendapat ketidaknyamanan hidup, polusi, serta upah rendah.
Awang juga menyoroti bagaimana suatu peraturan kerap kali diimplementasikan dengan tendensinya yang bermuara ke profit. Ia menegaskan. “Bisa atau tidak kita moving beyond that?”, ujarnya. Banyak aspek lain yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan atau pengimplementasian suatu peraturan seperti ruang terbuka hijau (RTH), pohon, fauna atau apapun itu yang seharusnya dapat memberikan manfaat mutualisme yang juga Awang sebut sebagai aspek “more than human”. Harapannya, pemikiran tersebut pun dapat mendukung SDG ke-11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan. Jika hal tersebut tidak diperhatikan dengan baik, pada akhirnya akan berujung pada kompleksitas permasalahan lainnya, seperti halnya kemacetan.
Terkait pembangunan jalan tol yang saat ini gencar dilakukan di berbagai daerah, termasuk Yogyakarta, Awang pun memberikan pandangannya terhadap hal tersebut. Menurutnya, pembangunan tol tersebut mungkin bagus dalam hal profit dan semakin mempermudah aksesibilitas termasuk kaitannya dengan industri pariwisata. Kendati demikian, ia menekankan bahwa hal tersebut berpotensi untuk menjadi “anggur lama di botol yang baru” apabila pembangunan tersebut terlalu memperhatikan profit tanpa memperhatikan aspek lain. Meski demikian, pembangunan transportasi umum menurutnya tetap langkah yang cukup bagus dan progresif untuk menunjang mobilitas masyarakat dan menunjang pariwisata.
Saat ini, persoalan daya dukung (carrying capacity) Yogyakarta belum dikaji secara mendalam. “Kegagalan membaca pariwisata secara kontekstual, dapat membuat Yogyakarta berada pada posisi yang tidak mengenakkan”, ujarnya menambahkan. Kajian hanya sebatas luas lahan dan bagaimana orang bisa nyaman beraktivitas di dalamnya. Padahal, perhatian seberapa oksigen hingga hak more than human belum pernah dibicarakan. Ia pun berharap perkembangan pembangunan pariwisata di Yogyakarta, terutama kaitannya dengan penyusunan dan pelaksanaan regulasi dapat lebih dilakukan secara holistis dengan memperhatikan bahwa tidak hanya manusia yang membutuhkannya tetapi manusia juga dipengaruhi dan memengaruhi segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Kesadaran terkait aspek regeneratif dalam cara berpikir more than human ini yang belum hadir dalam skema pembangunan pariwisata Jogja Hal tersebut pun guna mendukung keberhasilan SDG ke-9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur.